Hari ini, fungsi check and balances tidak berjalan. Kita justru disuguhi kabinet yang disusun tanpa meritokrasi: penuh bagi-bagi jatah, gemuk, dan inefisien. Akibatnya, jabatan publik diisi oleh sosok tidak kompeten yang hobi "asbun". Ujung-ujungnya, rakyatlah yang selalu menjadi korban.

kabinetbayangan.id hadir sebagai formulasi baru koalisi masyarakat sipil untuk melawan itu semua. Kami ada untuk melakukan kritik yang lebih serius—bukan berdasarkan sentimen, melainkan melalui narasi tanding yang berbasis bukti (evidence-based).

Dalam sistem parlementer, Shadow Cabinet adalah praktik politik formal di mana oposisi membentuk kabinet bayangan untuk menjalankan fungsi kontrol dan menjadi sparing partner pemerintah. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, fungsi kontrol tersebut seharusnya dijalankan oleh parlemen. Ketika fungsi itu mandek, maka inisiatif membentuk kabinetbayangan.id menjadi langkah darurat yang harus dicoba.

Kami ingin pemerintah memiliki sparing partner yang sepadan agar mereka lebih serius mengelola negara. Kami ingin publik teredukasi mengenai bagaimana seharusnya kebijakan publik dikelola. Rakyat harus berdaya, memiliki kanal untuk bersuara, dan memegang kendali atas jalannya pemerintahan.